Dihukum Penjara karena Aniaya Kucing

HONGKONG, BC - Dua pria di Hong Kong, Rabu (14/5) lalu, dijatuhi hukuman penjara selama beberapa bulan hanya karena menganiaya kucing hingga mati demi mengusir rasa bosan. Kedua terpidana, sopir Tse Wing-lai (24) dan teknisi Leung Siu-tung (19), berkumpul dengan sekelompok remaja dan pemuda ketika memutuskan mengejar seekor kucing dengan tongkat dan batang kayu. Warga Kota Siu Sai Wan memanggil polisi setelah menyaksikan pembunuhan itu pada Maret lalu dan menemukan kucing betina berbulu hitam dan putih tersebut mati di saluran air.

Dalam sidang di pengadilan wilayah timur Hong Kong itu, Rabu lalu, Tse dijatuhi hukuman penjara empat bulan dan Leung tiga bulan setelah keduanya mengakui melakukan tindakan kejam pada binatang dan memperlakukan binatang dengan buruk. Pengadilan mengetahui bahwa Tse dan Leung adalah sebagian dari 10 orang, yang memutuskan mengejar dan membunuh kucing untuk kesenangan dan karena mereka bosan.

Hakim Gary Tallentire menggambarkan serangan itu "serius dan mengganggu" serta mengatakan bahwa tidak satu pun dari tersangka menunjukkan penyesalan atas pembunuhan tersebut. Juru Bicara Kelompok Pencegahan Kejahatan pada Binatang, Kamis, berkata kepada China Morning Post bahwa dia tidak merasa hukuman "toleran" itu mencerminkan keseriusan tindak kejahatan.

Pemerintah Hong Kong tahun lalu memperkuat hukum kejahatan terhadap binatang dan menjadikan tindakan itu dapat dijatuhi hukuman penjara hingga selama-lamanya tiga tahun serta denda sebesar-besarnya sekitar US$ 25.000 (sekitar Rp 225 miliar). Kepemilikan binatang meledak di mantan jajahan Inggris itu dalam beberapa waktu terakhir, sehingga makin banyak pasangan memelihara kucing dan anjing di kota tersebut, yang tingkat kelahirannya terus menurun secara beruntun itu.

DPR Mati Rasa

JAKARTA, BC - Studi banding anggota DPR ke Amerika Latin merupakan tindakan yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Studi banding dalam situasi seperti saat ini adalah sebuah ironi. Sebab, di tengah upaya pemerintah melakukan penghematan menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), wakil rakyat justru bepergian ke luar negeri menggunakan uang rakyat. Demikian sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasodjo di Jakarta, Kamis (15/5).

Seharusnya, kata Imam, pemerintah melakukan efisiensi, antara lain dengan memotong semua anggaran studi banding baik di pemerintah maupun DPR, sebelum menaikkan harga BBM. Pemerintah seharusnya membicarakan model penghematan konvensional seperti itu, sebelum membicarakan kenaikan harga BBM. "Ketika pemerintah mendorong efisiensi anggaran, para wakil rakyatnya justru studi banding. Ini penghinaan kepada masyarakat Indonesia," tegasnya.

Senada dengannya, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampow yang dihubungi, Jumat (16/5), menyatakan studi banding anggota DPR terkait pembahasan RUU Pilpres, tidak efektif dan efisien. Pasalnya, pada saat penyusunan RUU, biasanya kepentingan partai politik yang berbicara dan hasil studi banding terabaikan. Meskipun ada kesamaan proses demokrasi dengan negara-negara Amerika Latin, kata Jeirry, hasil studi banding biasanya tidak diadopsi untuk kepentingan perbaikan regulasi. Bahkan dari pengalaman selama ini, studi banding justru merupakan ajang jalan-jalan anggota DPR dan keluarga menggunakan uang negara.

Paspor Dinas

Sementara itu, dua istri dan satu suami yang ikut dalam rombongan kunjungan kerja Panitia Khusus RUU Pilpres diketahui menggunakan paspor dinas. Paspor dinas tersebut seharusnya hanya untuk pejabat atau orang yang mendapat tugas dari negara atau pemerintah. Paspor dinas itu menggunakan kode S diikuti sederet angka. Dalam dokumen yang diperoleh SP, Kamis, dua istri dan satu suami yang mendampingi anggota Pansus adalah Emmy Rerung Rante (istri Jacobus Kamarlo Mayong Padang/FPDI-P) dengan paspor nomor S 131655, Nani Muliani (istri Hasrul Azwar/FPPP) dengan paspor nomor 151425, dan Abu Bakar (suami Badriyah Fayumi/FKB) dengan paspor nomor S 117189.

Menanggapi hal itu, Kepala Humas Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ida Bagus Adnyana mengatakan paspor dinas dikeluarkan deplu atas permintaan suatu instansi. Anggota keluarga bisa mendapat paspor dinas dengan kategori "pendampingan". "Untuk kasus anggota DPR, misalnya, Sekretariat DPR mengajukan surat permohonan pembuatan paspor dinas ke deplu. Biasanya, anggota keluarga yang ikut juga dibuatkan paspor dinas," ujarnya.

Ketua RUU Pansus Pilpres, Ferry Mursyidan Baldan, membenarkan bahwa sebagian anggota melakukan studi banding ke luar negeri. "Namun yang ditanggung tentunya hanya anggota pansus dan staf. Soal keluarga, saya yakin biaya sendiri," katanya

Cinta Terlarang 2 Kapolsek Yogya Terungkap Lewat SMS

YOGYAKARTA, BC - Yogyakarta - Kota Sleman di Yogyakarta punya bisik-bisik seru dua hari ini. Apalagi kalau bukan terungkapnya selingkuh dua kapolsek di kota itu, yaitu Kapolsek Mlati AKP Adib Rojikan (30) dan Kapolsek Beran AKP Rahmawati Wulansari (30).

Perselingkuhan itu terkuak gara-gara SMS mesra yang mampir ke ponsel Kapolsek Beran nan cantik. SMS yang dikirim Mika itu berbunyi,"Sayang, kamu ada di mana?"

Suami Wulan, Dody Maris Hendrawan (30), memergoki SMS itu. Tak lama kemudian, istrinya pamit pada Dody untuk menghadiri acara di Pendopo Kabupaten Sleman.

Karena curiga, Dody membuntuti istrinya dengan motor. Dugaan Dody tidak meleset, istrinya tidak meluncur ke pendopo, melainkan ke dekat Selokan Mataram kawasan Depok, Sleman, Yogyakarta.

Di tempat itu telah menunggu seorang pria menggunakan sepeda motor Yamaha Mio. Keduanya kemudian pergi ke Hotel Seturan dan masuk ke kamar nomor 512.

Saat itu hati Dody panas bukan main. Namun dengan sekuat tenaga dia berusaha tetap tenang. Dia kemudian melaporkan semua temuannya ke Polsek Depok untuk melakukan penggerebekan.

Wulansari tidak bisa berbuat apa-apa saat suaminya dan petugas Polsek Depok menggerebek. Dia tertangkap basah berduaan dengan Adib, pria selingkuhannya.

"Semua kejadian sudah saya laporkan ke atasan mereka. Saya harap mereka berdua ditindak tegas," kata Dody, Kamis (15/5/2008).

Premium Diusulkan Rp 6.500/Liter


JAKARTA, BC - Pemerintah telah menyiapkan empat skenario pengamanan APBN, terkait tingginya harga minyak dunia yang kini berada di atas US$ 110 per barel. Empat skenario tersebut telah disampaikan kepada Panitia Anggaran DPR pekan lalu.

Salah satu skenario yang disampaikan pemerintah adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan rata-rata yang diusulkan adalah 28,7 persen, sehingga harga premium bersubsidi naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 hingga Rp 6.500 per liter (selengkapnya lihat tabel).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, Harry Azhar Aziz dan Suharso Monoarfa, di Jakarta, Senin (5/5). "Pemerintah sudah diberi pasal-pasal diskresi di UU APBN Perubahan terkait apabila ada perubahan pada parameter harga minyak mentah, yakni volume lifting, volume BBM bersubsidi, dan harga BBM. Bahkan di dalam penjelasan pasalnya, kalau harga minyak mentah di atas US$ 100 per barel, pemerintah dipersilakan mengambil kebijakan, karena selisih penerimaan terhadap belanja subsidi melebar, akibat kenaikan harga," tutur Suharso.

Harry mengungkapkan, pemerintah telah mengajukan empat skenario yang berbeda. Skenario pertama, menaikkan defisit anggaran dari 2,1 persen menjadi 2,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kedua, menekan konsumsi BBM di bawah 35,5 juta kiloliter. Ketiga, peningkatan lifting minyak di atas 927.000 barel per hari. Dalam hal ini, pemerintah dan DPR ingin agar lifting bisa mencapai 960.000 barel per hari.

Jika tiga skenario tersebut tidak bisa dilakukan, pemerintah baru menggunakan skenario keempat, yakni kenaikan harga BBM sebesar 28,7 persen. "Namun kita baru akan membahasnya setelah selesai reses," jelas Harry.

Senada dengan itu, Suharso mengungkapkan, DPR mempersilakan pemerintah untuk melakukan apa saja, termasuk menaikkan harga BBM. Asalkan, semua masih sesuai dengan UU APBN-P.

"Panitia Anggaran tidak perlu menyetujui, pemerintah tinggal melaporkan saja. Kecuali jika pemerintah mengubah pada pos belanja lain, baru dimasukkan ke APBN-P. Kalau perubahan di asumsi lantas dibahas lagi, itu akan repot. Yang penting kita sudah berikan pasal diskresi," papar Suharso.

Jika pemerintah meminta dukungan politik dari DPR terkait dengan kebijakan tidak populis, seperti menaikkan harga BBM, menurut Suharso, pemerintah wajib memberikan alasan kepada Panitia Anggaran. "Nanti pemerintah kan tinggal lapor kepada kami, kenapa kebijakan itu diambil," tambahnya.

Opsi Terakhir

Sebelumnya, saat menghadiri milad ke-10 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Jakarta, Minggu (4/5), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, bila tidak ada jalan lain yang ditempuh, kenaikan harga BBM tidak dapat dihindari. "Pemerintah tidak akan terlalu cepat menaikkan harga BBM. Tetapi, jalan itu akan ditempuh bila tidak ada jalan lain yang dapat diambil oleh pemerintah," katanya.

Terkait hal tersebut, Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan rasa solidaritas.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Iin Arifin Tahkyan mengaku belum tahu kalau harga BBM akan dinaikkan 28,7 persen.

"Wah kami tidak tahu. Itu bukan wewenang Pertamina," kata Iin, di Jakarta, Senin pagi.

Melelang Jenggot untuk Amal

Berlin, BC – Ketua Partai Sosial Demokrat (SPD) yang tengah berambisi jadi pemimpin Jerman, Kurt Beck, ingin beramal dengan cara unik. Dia akan mencukur jenggotnya untuk kemudian dilelang dan hasilnya bakal disumbangkan. Dalam suatu diskusi panel di Kota Mainz, akhir pekan lalu, Beck bercita-cita bahwa jenggot yang akan dilelangnya bisa membantu penggalangan amal sampai 1 juta euro (sekitar Rp 14,2 miliar).

“Ini harus menjadi upaya yang serius dan tidak main-main,” kata Beck seperti dikutip surat kabar Bild am Sonntag, Minggu (4/5). Secara pribadi Beck mengaku masih pikir-pikir apakah jadi merelakan jenggotnya dipangkas untuk amal. Jenggot Beck tidaklah panjang namun lebat. Itulah yang membuat istrinya yang berprofesi sebagai penata rambut, Roswitha, tak segan-segan menyebut Beck punya “bulu seperti marmut.”

Selain berjenggot tebal, besarnya perhatian media kepada Beck karena dia kini dijagokan untuk menggeser kepemimpinan Kanselir Jerman, Angela Merkel, pada pemilihan umum nasional tahun depan.

Mantan Kapolda Riau Dipanggil KPK

JAKARTA, BC - Mantan Kapolda Riau Brigjen Pol Sutjiptadi menyerahkan satu kardus berkas perkara keterlibatan 5 bupati dan gubernur dalam kasus pembalakan liar (illegal logging) di Riau. Dokumen tersebut langsung diterima oleh Ketua KPK Antasari Anshar dan kemudian dilakukan gelar berkas perkara tersebut.

Sutjiptadi yang kini diangkat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian itu, mendatangi gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Senin (5/5) sekitar pukul 11.00 WIB. Sutjiptadi baru meninggalkan KPK pukul 14.30, namun wartawan tidak berhasil meminta keterangan dari yang bersangkutan.

Sutjiptadi meninggalkan gedung KPK lewat pintu depan, sedangkan wartawan media cetak dan elektronik menunggu di lobi ke depan. Akibatnya, wartawan terkecoh dan tetap menunggu hingga pukul 17.00 WIB karena tidak mengetahui Sutjiptadi telah hengkang dari KPK.

"Kapolda Riau Sutiptadi sudah pulang dari tadi, kita hanya koordinasi sebentar saja dan akan kita tindaklanjuti dengan Kapolda yang baru, kan minggu kapoldanya ganti," kata Johan Budi SP, Humas KPK di Jakarta, Senin (5/5).

Sutjiptadi, kata Johan, sengaja dipanggil KPK untuk koordinasi dalam kasus pembalakan liar di Riau yang melibatkan lima bupati dan gubernur Riau, setelah dilakukan supervisi atau pengambilalihan kasus tersebut oleh KPK. Dalam rapat koordinasi itu, Sutjiptadi menyampaikan progress report dan hambatan atau kendala yang dialami dalam menuntaskan kasus tersebut.

"Jadi kita kan baru menangani kasus Pelalawan, sedangkan kabupaten di Riau lainnya belum. Makanya KPK butuh panduan untuk kasus lain, itulah maksud koordinasi tadi," katanya.

Johan membantah dalam rapat koordinasi antara Kapolda Riau dan Pimpinan KPK ada penyerahan satu kardus berkas perkara pembalakan liar di Riau.

"Tidak ada berkas yang diserahkan, hanya koordinasi saja. Pekan depan kita tindaklanjuti dan koordinasi dengan Kapolda yang baru," jelasnya.

PKS Buka Diri Usung Capres dari Luar

Jakarta, BC - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tengah menginventarisir sejumlah calon presiden untuk diusung dalam Pilpres 2009. PKS juga menyatakan siap bekerja sama dengan kekuatan politik manapun asalkan semangat dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Selain mempersiapkan diri menyongsong Pemilu untuk kemenangan partai, kami saat ini juga tengah menginventarisir sejumlah nama sebagai capres pada 2009. Calon itu tidak harus dari kalangan internal partai, ia bisa berasal dari latar belakang politik apapun,” ujar Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmy Aminuddin dalam sambutannya pada peringatan Milad PKS ke-10 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (5/4).

Dalam peringatan milad PKS ke-10 kemarin, selain Presiden Yudhoyono, turut hadir sejumlah tokoh yang telah mendeklarasikan maupun disebut akan mencalonkan dirinya sebagai presiden dalam Pilpres 2009, yaitu Akbar Tandjung, Wiranto, dan Sutiyoso.
Hilmy mengatakan PKS memang sengaja mengundang para tokoh baik yang telah mendeklarasikan diri sebagai capres maupun yang disebut-sebut akan maju dalam Pilpres 2009.

Presiden PKS Tifatul Sembiring menambahkan, pada Pemilu legislatif 2009 nanti PKS menargetkan akan mendapat 20 persen suara. Menjelang masa kampanye tanggal 8 Juli 2008, Tifatul mengimbau agar kader PKS jangan sampai terprovokasi dan meraih kemenangan harus dengan cara-cara yang elegan dan terpuji.

Mempertimbangkan
Tawaran PKS ini mendapat sinyal positif dari Akbar Tandjung maupun Sutiyoso. Akbar Tandjung menyatakan sebagai kader Golkar tentu saja ia memprioritaskan untuk mencalonkan diri sebagai capres melalui konvensi Partai Golkar. Namun, jika Partai Golkar menutup peluang, dirinya akan melalui mekanisme lain, seperti mempertimbangkan tawaran dari partai lain.

“Ya tentu akan saya pertimbangkan. Akan saya pertimbangkan kalau seandainya mekanisme Partai Golkar tidak memungkinkan, tentu akan saya pertimbangkan melalui mekanisme partai-partai lain,” kata Akbar usai mengadiri peringatan Milad PKS ke-10.
Akbar menilai, jika PKS membuka kesempatan untuk mengusung capres dari luar PKS, ini merupakan satu kemajuan dari PKS yang membuktikan PKS telah menjadi partai yang terbuka kepada siapa saja yang memiliki keterpanggilan untuk menjadi capres melalui PKS.

Sementara itu, Sutiyoso mengaku dirinya secara informal sudah berkomunikasi dengan PKS. Mantan Gubernur DKI ini menyatakan dirinya siap dipinang partai mana saja, termasuk PKS. Untuk maju sebagai capres, Sutiyoso menyadari ia memerlukan “kereta politik”.
“Ya mempersilakan kita. Artinya kandidat lain juga dipersilakan. Jadi menunjukkan bahwa PKS menjadi partai terbuka, itu yang saya tangkap. Lalu menunjukkan saya juga ada peluang untuk digotong oleh PKS,” ujar Sutiyoso.

Meski siap dipinang PKS, Sutiyoso menyatakan tidak berarti ia menutup diri dari pinangan partai lainnya. Bagi Sutiyoso, semua parpol memiliki prioritas yang sama, mengingat kehidupan politik sangat dinamis.

Microsoft Batal Beli Yahoo

San Fransisco, BC - Microsoft Corporation memutuskan menarik tawaran pembelian setelah Yahoo Incorporation menyatakan tidak akan dijual kurang dari US$ 37 per saham. Microsoft tidak ingin membayar lebih dari US$ 33 per saham.

Keputusan Microsoft menarik tawarannya senilai US$ 42,3 miliar untuk membeli Yahoo terungkap Sabtu pekan lalu.
Keputusan untuk tidak lagi berminat pada Yahoo muncul setelah upaya terakhir untuk merundingkan harga jual yang dapat diterima kedua pihak terbukti tidak berhasil.
Pembicaraan gagal setelah CEO Jerry Yang dan David Filo, pendiri Yahoo yang berbasis di Sunnyvale, terbang ke Seattle untuk bertemu secara pribadi dengan CEO Microsoft Steve Ballmer dan Kevin Johnson, yang mengoperasikan divisi layanan online yang kurang menguntungkan dari produsen perangkat lunak itu, menurut sumber yang dekat pembicaraan itu.
“Jelas kesepakatan tidak tercapai,” tulis Ballmer kepada Yang dalam sebuah surat yang dikirimkan Sabtu malam waktu setempat.
Microsoft mau membayar US$ 47,5 miliar atau US$ 33 per saham, lebih tinggi dari nilai tawaran sebelumnya US$ 29,40 per saham, menurut surat Ballmer.
Namun, Direksi Yahoo meminta sedikitnya US$ 53 miliar atau US$ 37 per saham, menurut Ballmer. Angka ini akan mendekati dua kali lipat dari harga saham Yahoo US$ 19,18 per saham pada saat Microsoft pertama kali melakukan penawaran tiga bulan lalu.
Yang, yang menjadi CEO Yahoo 11 bulan lalu, menginginkan US$ 38 per saham dalam pertemuan Rabu, menurut sebuah sumber. Pertemuan itu digelar sehari setelah Yang dan Chairman Yahoo Roy Bostock menelepon meminta Microsoft tidak menarik tawarannya, kata sumber tadi.
Dalam pernyataan Sabtu, Bostock menyatakan kembali bahwa Microsoft memberi nilai di bawah aset perusahaannya.
“Kami tetap fokus untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan meraih kesempatan strategis yang memosisikan Yahoo untuk sukses dan memimpin pasarnya,” kata Bostock.
Akhir antiklimaks ini muncul seperti kejutan, memberi keyakinan pada banyak analis bahwa Microsoft ingin menutup kesepakatan untuk meraih pengambilalihan yang tidak bersahabat – sebuah manuver berisiko yang dapat mensyaratkan suatu upaya untuk mengganti Direksi Yahoo yang mendorong penolakan tawaran itu.
Meski telah mengancam pengambilalihan tidak bersahabat bulan lalu, Ballmer mengatakan ia menyimpulkan ganjaran pertempuran itu “tidak masuk akal.”

Microsoft Batal Beli Yahoo

San Fransisco, BC - Microsoft Corporation memutuskan menarik tawaran pembelian setelah Yahoo Incorporation menyatakan tidak akan dijual kurang dari US$ 37 per saham. Microsoft tidak ingin membayar lebih dari US$ 33 per saham.

Keputusan Microsoft menarik tawarannya senilai US$ 42,3 miliar untuk membeli Yahoo terungkap Sabtu pekan lalu.
Keputusan untuk tidak lagi berminat pada Yahoo muncul setelah upaya terakhir untuk merundingkan harga jual yang dapat diterima kedua pihak terbukti tidak berhasil.
Pembicaraan gagal setelah CEO Jerry Yang dan David Filo, pendiri Yahoo yang berbasis di Sunnyvale, terbang ke Seattle untuk bertemu secara pribadi dengan CEO Microsoft Steve Ballmer dan Kevin Johnson, yang mengoperasikan divisi layanan online yang kurang menguntungkan dari produsen perangkat lunak itu, menurut sumber yang dekat pembicaraan itu.
“Jelas kesepakatan tidak tercapai,” tulis Ballmer kepada Yang dalam sebuah surat yang dikirimkan Sabtu malam waktu setempat.
Microsoft mau membayar US$ 47,5 miliar atau US$ 33 per saham, lebih tinggi dari nilai tawaran sebelumnya US$ 29,40 per saham, menurut surat Ballmer.
Namun, Direksi Yahoo meminta sedikitnya US$ 53 miliar atau US$ 37 per saham, menurut Ballmer. Angka ini akan mendekati dua kali lipat dari harga saham Yahoo US$ 19,18 per saham pada saat Microsoft pertama kali melakukan penawaran tiga bulan lalu.
Yang, yang menjadi CEO Yahoo 11 bulan lalu, menginginkan US$ 38 per saham dalam pertemuan Rabu, menurut sebuah sumber. Pertemuan itu digelar sehari setelah Yang dan Chairman Yahoo Roy Bostock menelepon meminta Microsoft tidak menarik tawarannya, kata sumber tadi.
Dalam pernyataan Sabtu, Bostock menyatakan kembali bahwa Microsoft memberi nilai di bawah aset perusahaannya.
“Kami tetap fokus untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan meraih kesempatan strategis yang memosisikan Yahoo untuk sukses dan memimpin pasarnya,” kata Bostock.
Akhir antiklimaks ini muncul seperti kejutan, memberi keyakinan pada banyak analis bahwa Microsoft ingin menutup kesepakatan untuk meraih pengambilalihan yang tidak bersahabat – sebuah manuver berisiko yang dapat mensyaratkan suatu upaya untuk mengganti Direksi Yahoo yang mendorong penolakan tawaran itu.
Meski telah mengancam pengambilalihan tidak bersahabat bulan lalu, Ballmer mengatakan ia menyimpulkan ganjaran pertempuran itu “tidak masuk akal.”